Dasar Hukum Penanggulangan Bencana...1

DASAR HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA…1


JAWA BARAT KEMBALI BERDUKA, TERHENYAK DALAM KEPEDIHAN YANG MENDALAM DI BULAN RUCI RAMADHAN 1430 HIJRIAH. TANGGAL 2 SEPTEMBER 2009 YANG LALU, DI SORE HARI YANG CERAH, GELOMBANG GEMPA DIBAWAH PEMUKAAN BUMI BERGERAK MENGGUNCANG, MENGHEMPAS DAN MELUMAT RIBUAN RUMAH DI HAMPIR SELURUH WILAYAH JAWA BARAT TERUTAMA PADA JALUR PESISIR SELATAN YANG MELIPUTI 280 KECAMATAN SE JAWA BARAT.

DATA DARI POSKO BENCANA GEMPA JABAR PERTANGGAL 12 SEPTEMBER 2009 PUKUL 12.00 WIB TERCATAT 80 ORANG MENINGAL DUNIA, 1.254 LUKA-LUKA, 47 ORANG HILANG, 68.829 BANGUNAN RUSAK BERAT, 18.538 RUSAK SEDANG DAN 144.941 BANGUNAN RUSAK RINGAN.

BENCANA ADALAH SATU KATA YANG SELALU SEIRING DENGAN PENDERITAAN DAN KEPRIHATINAN, BENCANA ADALAH PERISTIWA ATAU RANGKAIAN PERISTIWA YANG MENGANCAM DAN MENGGANGGU KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG DISEBABKAN, BAIK OLEH FAKTOR ALAM DAN/ATAU FAKTOR NON ALAM MAUPUN FAKTOR MANUSIA SEHINGGA MENIMBULKAN TIMBULNYA KORBAN JIWA MANUSIA, KERUSAKAN LINGKUNGAN, KERUGIAN HARTA BENDA DAN DAMPAK PSIKOLOGIS.

BENCANA YANG MELANDA HAMPIR SELURUH WILAYAH JAWA BARAT ADALAH BENCANA YANG DISEBABKAN OLEH ALAM SEMENTARA SECARA UMUM POTENSI PENYEBAB BENCANA DIWILAYAH NEGARA KESATUAN INDONESIA DAPAT DIKELOMPOKAN DALAM 3 (TIGA) JENIS BENCANA, YAITU BENCANA ALAM, BENCANA NON ALAM, DAN BENCANA SOSIAL.

BENCANA ALAM ANTARA LAIN BERUPA GEMPA BUMI KARENA ALAM, LETUSAN GUNUNG BERAPI, ANGIN TOPAN, TANAH LONGSOR, KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN/LAHAN KARENA FAKTOR ALAM, HAMA PENYAKIT TANAMAN, EPIDEMI, WABAH, KEJADIAN LUAR BIASA, DAN KEJADIAN ANTARIKSA/BENDA-BENDA ANGKASA.

BENCANA NON ALAM ANTARA LAIN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN YANG DISEBABKAN OLEH MANUSIA, KECELAKAN TRANSPORTASI, KEGAGALAN KONSTRUKSI/TEKNOLOGI, DAMPAK INDUSTRI, LEDAKAN NUKLIR, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KEGIATAN KEANTARIKSAAN.
BENCANA SOSIAL ANTARA LAIN BERUPA KERUSUHAN SOSIAL DAN KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT YANG SERING TERJADI.

PERTANYAAN YANG TERPENTING ADALAH BAGAIMANA DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA BENCANA, MENGHADAPI DAN MENANGGULANGI BENCANA YANG TELAH TERJADI. PENANGGULANGAN BENCANA MERUPAKAN SALAH SATU BAGIAN DARI PEMBANGUNAN NASIONAL YAITU SERANGKAIAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA SEBELUM, PADA SAAT MAUPUN SESUDAH TERJADINYA BENCANA. SELAMA INI MASIH DIRASAKAN ADANYA KELEMAHAN BAIK DALAM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA MAUPUN YANG TERKAIT DENGAN LANDASAN HUKUMNYA, KARENA BELUM ADA UNDANG-UNDANG YANG SECARA KHUSUS MENANGANI BENCANA.

MENCERMATI HAL-HAL TERSEBUT DIATAS DAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN LANDASAN HUKUM YANG KUAT BAGI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA, DISUSUNLAHUNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA YANG PADA PRINSIPNYA MENGATUR TAHAPAN BENCANA MELIPUTI PRA BENCANA, SAAT TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA, YAITU UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

SECARA SINGKAT DAPAT DISAMPAIKAN TENTANG TAHAPAN BENCANA YAITU :
(PASAL 34) PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAPAN PRABENCANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 33 HURUF A MELIPUTI:
A. DALAM SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA; DAN
B. DALAM SITUASI TERDAPAT POTENSI TERJADINYA BENCANA.

(PASAL 35) PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 34 HURUF A MELIPUTI:
A. PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA;
B. PENGURANGAN RISIKO BENCANA;
C. PENCEGAHAN;
D. PEMADUAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN;
E. PERSYARATAN ANALISIS RISIKO BENCANA;
F. PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN RENCANA TATA RUANG;
G. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; DAN
H. PERSYARATAN STANDAR TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA.

(PASAL 48) PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA SAAT TANGGAP DARURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 33 HURUF B MELIPUTI:
A. PENGKAJIAN SECARA CEPAT DAN TEPAT TERHADAP LOKASI, KERUSAKAN, DAN SUMBER DAYA;
B. PENENTUAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA;
C. PENYELAMATAN DAN EVAKUASI MASYARAKAT TERKENA BENCANA;
D. PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR;
E. PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN; DAN
F. PEMULIHAN DENGAN SEGERA PRASARANA DAN SARANA VITAL.

(PASAL 57) PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PASCABENCANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 33 HURUF C MELIPUTI:
A. REHABILITASI; DAN
B. REKONSTRUKSI.

REHABILITASI DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN:
A PERBAIKAN LINGKUNGAN DAERAH BENCANA;
B. PERBAIKAN PRASARANA DAN SARANA UMUM;
C. PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT;
D. PEMULIHAN SOSIAL PSIKOLOGIS;
E. PELAYANAN KESEHATAN;
F. REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK;
G. PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI BUDAYA;
I. PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN;
J. PEMULIHAN FUNGSI PEMERINTAHAN; DAN
K. PEMULIHAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK.

REKONSTRUKSI DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH BAIK, MELIPUTI:
A. PEMBANGUNAN KEMBALI PRASARANA DAN SARANA;
B. PEMBANGUNAN KEMBALI SARANA SOSIAL MASYARAKAT;
C. PEMBANGKITAN KEMBALI KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT;
D. PENERAPAN RANCANG BANGUN YANG TEPAT DAN PENGGUNAAN PERALATAN YANG LEBIH BAIK DAN TAHAN BENCANA;
E. PARTISIPASI DAN PERAN SERTA LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT;
F. PENINGKATAN KONDISI SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA;
G. PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK; DAN
H. PENINGKATAN PELAYANAN UTAMA DALAM MASYARAKAT.