PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
by Andrie K wardana
DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PILPRES DAN WAPRES TAHUN 2009, PEMPROV JAWA BARAT TELAH MELAKSANAKAN BEBERAPA KEGIATAN, ANTARA LAIN :
1)PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT DIBENTUK BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 270.05/KEP.444-PEM.UM/2009 PADA TANGGAL 17 MARET 2009.
2)PEMBUATAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT (ILM) SOSIALISASI PEMILIHAN PRESIDEN/WAPRES TAHUN 2009 YANG DIAWALI DENGAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS DENGAN KPU PROVINSI JAWA BARAT, KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT (KPID) SEBAGAI KOORDINATOR DAN MEDIA TELEVISI (TVRI JABAR BANTEN-PJTV-BANDUNG TV- STV DAN TV LOKAL LAINNYA), RRI, PRSSNI DAN ORGANISASI RADIO KOMUNIKASI PADA TANGGAL 8 JUNI 2009, 10 JUNI 2009 DAN 15 JUNI 2009 BERTEMPAT DI KANTOR KPID JABAR JALAN MALABAR NO. 62 BANDUNG.
3)PENAYANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SOSIALISASI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 YANG AKAN DILAKSANAKAN SECARA SEREMPAK DI 281 (DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU) LEMBAGA PENYIARAN DI JABAR, YANG TERDIRI DARI :
3 (TIGA) STASIUN RRI JAWA BARAT, DI BANDUNG, BOGOR DAN CIREBON.
11 (SEBELAS) STASIUN TV SWASTA LOKAL TERSEBAR DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT.
250(DUA RATUS LIMA PULUH) RADIO SWASTA/PRSSNI/RADIO LOKAL, RADIO KOMUNIKASI (RAKOM) & RADIO DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.
4)PENGARAHAN GUBERNUR DAN SOSIALISASI PEMILU PRESIDEN DAN WAPRES TAHUN 2009 KEPADA PARA PEJABAT ESSELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN NARA SUMBER GUBERNUR JAWA BARAT, KETUA KPU JABAR, KETUA PANWASLU JABAR PADA TANGGAL 12 JUNI 2009 BERTEMPAT DI BASEMENT GEDUNG SATE.
5)KEGIATAN TATAP MUKA DALAM RANGKA SOSIALISASI PEMILU PRESIDEN DAN WAPRES TAHUN 2009 YANG DIHADIRI OLEH PARA SESEPUH JAWA BARAT, KEPALA KESBANGPOL KAB/KOTA, PARA REKTOR, BEM, ORMAS, LSM, MEDIA TV, RADIO, MEDIA CETAK YANG DILAKSANAKAN PADA HARI SENIN TANGGAL 22 JUNI 2009 DI HOTEL HORISON BANDUNG.
6)FASILITASI DAN SOSIALISASI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 KEPADA SEKRETARIS KPU, SEKRETARIS DPRD, KEPALA KESBANGPOL DAN KABAG PEMERINTAHAN KAB/KOTA SE JAWA BARAT DI HOTEL GRAND PASUNDAN BANDUNG PADA TANGGAL 23 JUNI 2009 DENGAN PENYELENGGARA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SETDA PROVINSI JAWA BARAT
7)RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERSIAPAN KEGIATAN SILATURAHIM DAN SOSIALISASI PEMILU PRESIDEN DAN WAPRES TAHUN 2009 YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI SENIN TANGGAL 6 JULI 2009 BERTEMPAT DI AULA BARAT GEDUNG SATE YANG DIHADIRI OLEH PARA SESEPUH JAWA BARAT, KEPALA KESBANGPOL KAB/KOTA, PARA REKTOR, BEM, ORMAS, LSM, MEDIA TV, RADIO, MEDIA CETAK SERTA DILIPUT LANGSUNG OLEH 281 (DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU) LEMBAGA PENYIARAN DI JABAR DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT (KPID) SEBAGAI KOORDINATOR DAN MEDIA TELEVISI (TVRI JABAR BANTEN-PJTV-BANDUNG TV- STV DAN TV LOKAL LAINNYA), RRI, PRSSNI DAN ORGANISASI RADIO KOMUNIKASI PADA TANGGAL 26 JUNI 2009 BERTEMPAT DI KANTOR KPID JABAR JALAN MALABAR NO. 62 BANDUNG.
8)PEMBUATAN SURAT KEPADA KAB/KOTA SEBAGAI TINDAK LANJUT RAKOR DEPDAGRI TANGGAL 24 JUNI 2009 YANG INTINYA ADALAH :
A.MENCERMATI SELURUH TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU, SERTA POTENSI KESULITAN/HAMBATAN YANG DIHADAPI TERMASUK DUKUNGAN KELANCARAN PENGIRIMAN LOGISTIK PEMILU, DAN MELAPORKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI.
B.PARA CAMAT AGAR TIDAK MENINGGALKAN TEMPAT TUGASNYA TERUTAMA MULAI TANGGAL 4 JULI 2009 SAMPAI DENGAN TANGGAL 19 JULI 2009, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS).
C.SENANTIASA BERKOORDINASI DENGAN APARAT KEPOLISIAN (POLDA/POLWIL/POLRES) UNTUK DUKUNGAN KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.
9)KEGIATAN SILATURAHIM DAN SOSIALISASI PEMILU PRESIDEN DAN WAPRES TAHUN 2009 YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI SENIN TANGGAL 6 JULI 2009 BERTEMPAT DI AULA BARAT GEDUNG SATE YANG AKAN DIHADIRI OLEH PARA SESEPUH JAWA BARAT, KEPALA KESBANGPOL KAB/KOTA, PARA REKTOR, BEM, ORMAS, LSM, MEDIA TV, RADIO, MEDIA CETAK SERTA DILIPUT LANGSUNG OLEH 281 (DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU) LEMBAGA PENYIARAN DI JABAR.
10)MONITORING INTENSIF DARI GABUNGAN APARAT UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
30 Oktober 2009
Sekilas Pilpres 2009
Sekilas Pilpres 2009
by Andrie KW
PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 8 JULI 2009 DAN DAPAT TERLAKSANA SECARA AMAN DAN DAMAI. DALAM MENGANTISIPASI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG AKAN TERJADI DAN MENGGANGGU JALANNYA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 INI, PEMERINTAH BEKERJA KERAS MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA PENYELENGGARA PEMILU YAITU KPU DARI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU. DIANTARANYA :
a. PENUGASAN DARI BUPATI/WALIKOTA KEPADA TENAGA OPERATOR KOMPUTER UNTUK MEMBANTU KPU KABUPATEN/KOTA;
b. BANTUAN /DUKUNGAN PERANGKAT KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, RT/RW KEPADA PPK,PPS DAN PPDP;
c. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP MENJADI TUGAS BERSAMA SELURUH APARAT PEMERINTAH DARI LEVEL TERENDAH DAN SELALU BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA SERTA PROVINSI.
d. KONTINUITAS SOSIALISASI TENTANG BERBAGAI INFORMASI BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
HASIL DARI PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 YAITU PASANGAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO-BOEDIONO BERHASIL MENJADI PEMENANG DALAM SATU PUTARAN LANGSUNG DENGAN MEMPEROLEH SUARA 60,80%, MENGALAHKAN PASANGAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI-PRABOWO SUBIANTO DAN MUHAMMAD JUSUF KALLA-WIRANTO.
by Andrie KW
PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 8 JULI 2009 DAN DAPAT TERLAKSANA SECARA AMAN DAN DAMAI. DALAM MENGANTISIPASI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG AKAN TERJADI DAN MENGGANGGU JALANNYA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 INI, PEMERINTAH BEKERJA KERAS MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA PENYELENGGARA PEMILU YAITU KPU DARI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU. DIANTARANYA :
a. PENUGASAN DARI BUPATI/WALIKOTA KEPADA TENAGA OPERATOR KOMPUTER UNTUK MEMBANTU KPU KABUPATEN/KOTA;
b. BANTUAN /DUKUNGAN PERANGKAT KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, RT/RW KEPADA PPK,PPS DAN PPDP;
c. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP MENJADI TUGAS BERSAMA SELURUH APARAT PEMERINTAH DARI LEVEL TERENDAH DAN SELALU BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA SERTA PROVINSI.
d. KONTINUITAS SOSIALISASI TENTANG BERBAGAI INFORMASI BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
HASIL DARI PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 YAITU PASANGAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO-BOEDIONO BERHASIL MENJADI PEMENANG DALAM SATU PUTARAN LANGSUNG DENGAN MEMPEROLEH SUARA 60,80%, MENGALAHKAN PASANGAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI-PRABOWO SUBIANTO DAN MUHAMMAD JUSUF KALLA-WIRANTO.
Tinjauan Pemilu Legislatif Tahun 2009
PEMILIHAN UMUM ANGG DPR, DPD DAN DPRD
By Andrie K wardana
PEMILIHAN UMUM UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DILAKSANAKAN DENGAN BERBAGAI PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN DIBANDINGKAN DENGAN PEMILU – PEMILU SEBELUMNYA. PEMILU UNTUK MEMILIH WAKIL RAKYAT DI PUSAT DAN DI DAERAH INI DIKUTI OLEH 38 PARTAI POLITIK DAN 6 PARTAI LOKAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) DAN DILAKSANAKAN DI SELURUH INDONESIA YANG MELIPUTI 77 DAERAH PEMILIHAN DAN 33 PROPINSI.
WAKTU KAMPANYE YANG SANGAT PANJANG YAITU DARI TANGGAL 12 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 5 APRIL 2009 KECUALI RAPAT UMUM DARI TANGGAL 12 MARET S.D 5 APRIL 2009. MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA SELURUH CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD ATAU DISEBUT CALON LEGISLATIF (CALEG) UNTUK BERJUANG DAN BERUSAHA MERAIH SIMPATI RAKYAT DENGAN BERBAGAI PROGRAM, JANJI DAN TERMASUK BERBAGAI MACAM CARA PROMOSI DIRI SEHINGGA RUANG PUBLIK MENJADI PENUH DENGAN PHOTO DAN GAMBAR BERBAGAI UKURAN YANG DIHIASI SLOGAN, NOMOR URUT DAN TENTUNYA PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN.
PERJUANGAN PARA CALON LEGISLATIF SEMAKIN BERAT, SETELAH DIKELUARKAN KETETAPAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 YAITU TENTANG KETENTUAN NOMOR URUT CALON MENJADI KETENTUAN SUARA TERBANYAK DAN SECARA OTOMATIS MENGHAPUS POLA URUTAN KURSI YANG SELAMA INI DIANUT. PRO DAN KONTRA TERJADI, TERUTAMA DARI PARA CALEG, KARENA SUDAH DAPAT DIBAYANGKAN BAHWA PERSAINGAN AKAN SEMAKIN KETAT UNTUK MERAIH SUARA MASYARAKAT TIDAK HANYA DENGAN CALEG DARI PARTAI POLITIK YANG LAIN TAPI JUGA HARUS BERSAING SECARA INTERN DENGAN REKAN SENDIRI DALAM SATU PARTAI. SECARA PEMBELAJARAN DEMOKRASI DAN POLITIK MAKA SISTEM INI DAPAT MENGUJI SEBERAPA DEKAT SEORANG CALEG DENGAN MASYARAKAT, BAGAIMANA TINGKAT KEPEDULIAN DAN CHEMISTRY ANTARA KEDUANYA DAN TENTUNYA TERDAPAT PERSAINGAN SEHAT DISINI UNTUK MERAIH SUARA TERBANYAK DAN MENDUDUKI KURSI SEBAGAI WAKIL RAKYAT.
PERMASALAHAN YANG MUNCUL DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TAHUN 2009 YANG PALING SIGIFIKAN ADALAH TENTANG DAFTAR PEMILIH, BAIK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA ATAUPUN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT). HAL INI MENJADI POLEMIK DI MASYARAKAT MANAKALA SEMAKIN MENDEKATI HARI H PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PADA TANGGAL 9 APRIL 2009, KARENA BANYAK MASYARAKAT YANG TIDAK MENERIMA UNDANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMILIHAN DAN PERMASALAHAN SEMAKIN MEMUNCAK SETELAH PELAKSANAAN PEMILIHAN, TERUTAMA TUDINGAN DARI BERBAGAI PIHAK UNTUK MENJUSTIFIKASI KETIDAKMAMPUAN PENYELENGGARAAN PEMILU.
PADAHAL KESEMRAWUTAN MASALAH DPT INI SELAIN HARUS ADANYA PENATAAN KEMBALI TENTANG DATA KEPENDUDUKAN DARI LEVEL TERENDAH SAMPAI PUSAT YANG DILAKUKAN SECARA BERJENJANG JUGA DIPERLUKAN PEMAHAMAN KOMPREHENSIF TENTANG PAKET UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2009 YANG MENGUSUNG PRINSIP STELSEL AKTIF. PADA PEMILU-PEMILU SEBELUMNYA YANG DIGUNAKAN ADALAH PRINSIP STELSEL PASIF, SEHINGGA DILAKUKAN SENSUS SECARA MENYELURUH KEPADA MASYARAKAT DAN DILAKUKAN SECARA DOOR TO DOOR, UNTUK PEMILU TAHUN 2009 DENGAN PRINSIP STELSEL AKTIF MAKA DIBUTUHKAN KEAGRESIFAN MASYARAKAT MANAKALA NAMANYA TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH, BUKAN HANYA MENUNGGU HINGGA AKHIRNYA TIDAK DAPAT MENUNAIKAN HAL PILIHNYA. TETAPI AKTIF MELAPORKAN KEPADA PETUGAS PPS DI TINGKAT DESA/KELURAHAN. HANYA SAJA SOSIALISASI TENTANG PRINSIP STELSEL AKTIF INI BELUM SECARA UTUH DIPAHAMI OLEH BERBAGAI PIHAK DAN MENIMBULKAN PRASANGKA KURANG BAIK BAGI PENYELENGGARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD INI.
PERUBAHAN CARA MEMILIH JUGA MENIMBULKAN BERBAGAI PERSEPSI DI MASYARAKAT, KARENA BIASANYA PEMILIH MENUNAIKAN HAK PILIHNYA DENGAN MENCOBLOS SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 INI DILAKUKAN DENGAN CARA MENCONTRENG. HAL INI CUKUP MEMBINGUNGKAN MASYARAKAT PADA AWALNYA TETAPI SEIRING WAKTU HAL TERSEBUT DAPAT DIPAHAMI DAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA LANCAR. HAL LAIN YANG TIDAK KALAH MEMBINGUNGKAN ADALAH BANYAKNYA PILIHAN DALAM SURAT SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG UKURANNYA MENYAMAI BESARNYA LEMBARAN KORAN NASIONAL, TIDAK HANYA BAGI MASYARAKAT TETAPI MERUPAKAN PEKERJAAN BERAT DARI ANGGOTA KPPS SELURUH INDONESIA PADA SAAT PROSES PERHITUNGAN DAN REKAP DI TINGKAT TPS.
PARTAI POLITIK YANG LOLOS PARLIAMENTARY THRESHOLD 2, 5% ADALAH 9 PARTAI POLITIK YANG MENGHASILKAN ANGGOTA DPR 560 ORANG DAN 132 ORANG ANGGOTA DPD, RINCIAN PEROLEHAN SUARA 9 PARPOL TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :
NO NAMA PARPOL JUMLAH SUARA % SUARA JML KURSI % KURSI
1. DEMOKRAT 21.703.137 20,85% 150 26,79%
2. GOLKAR 15.037.757 14,45% 107 19,11%
3. PDIP 14.600.091 14,03% 95 16,96%
4. PKS 8.206.955 7,88% 57 10,18%
5. PAN 6.254.580 6,01% 43 7,68%
6. PPP 5.533.214 5,32% 37 6,61%
7. PKB 5.146.122 4,94% 27 4,82%
8. GERINDRA 4.646.406 4,46% 26 4,64%
9. HANURA 3.922.870 3,77% 18 3,21%
JUMLAH 104.099.785 100% 560 100%
STATISTIK PEMILIH DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 YAITU :
JUMLAH SUARA SAH 104.099.785
JUMLAH SUARA TIDAK SAH 17.488.581
JUMLAH PEMILIH 121.588.366
JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR 171.265.441
JUMLAH YANG TIDAK MEMILIH 49.677.075
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009,BERDASARKAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI KPU PROVINSI JAWA BARAT YANG TERDIRI DARI 11 (SEBELAS) DAERAH PEMILIHAN TELAH MENGHASILKAN :
a.91 ORANG CALON ANGGOTA DPR RI TERPILIH
b.4 ORANG ANGGOTA DPD (1.PROF. GINANJAR KARTASASMITA, 2. ELLA M. GIRI KOMALA R, 3. SOFYAN YAHYA, 4. AMANG SYAFRUDIN);
c.100 ORANG ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOMPOSISI : PARTAI DEMOKRAT (28 ORANG), PDIP (17 ORANG), GOLKAR (16 ORANG), PKS (13 ORANG), PPP (8 ORANG), GERINDRA (8 ORANG), PAN (5 ORANG), HANURA (3 ORANG), PKB (2 ORANG).
By Andrie K wardana
PEMILIHAN UMUM UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DILAKSANAKAN DENGAN BERBAGAI PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN DIBANDINGKAN DENGAN PEMILU – PEMILU SEBELUMNYA. PEMILU UNTUK MEMILIH WAKIL RAKYAT DI PUSAT DAN DI DAERAH INI DIKUTI OLEH 38 PARTAI POLITIK DAN 6 PARTAI LOKAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) DAN DILAKSANAKAN DI SELURUH INDONESIA YANG MELIPUTI 77 DAERAH PEMILIHAN DAN 33 PROPINSI.
WAKTU KAMPANYE YANG SANGAT PANJANG YAITU DARI TANGGAL 12 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 5 APRIL 2009 KECUALI RAPAT UMUM DARI TANGGAL 12 MARET S.D 5 APRIL 2009. MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA SELURUH CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD ATAU DISEBUT CALON LEGISLATIF (CALEG) UNTUK BERJUANG DAN BERUSAHA MERAIH SIMPATI RAKYAT DENGAN BERBAGAI PROGRAM, JANJI DAN TERMASUK BERBAGAI MACAM CARA PROMOSI DIRI SEHINGGA RUANG PUBLIK MENJADI PENUH DENGAN PHOTO DAN GAMBAR BERBAGAI UKURAN YANG DIHIASI SLOGAN, NOMOR URUT DAN TENTUNYA PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN.
PERJUANGAN PARA CALON LEGISLATIF SEMAKIN BERAT, SETELAH DIKELUARKAN KETETAPAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 YAITU TENTANG KETENTUAN NOMOR URUT CALON MENJADI KETENTUAN SUARA TERBANYAK DAN SECARA OTOMATIS MENGHAPUS POLA URUTAN KURSI YANG SELAMA INI DIANUT. PRO DAN KONTRA TERJADI, TERUTAMA DARI PARA CALEG, KARENA SUDAH DAPAT DIBAYANGKAN BAHWA PERSAINGAN AKAN SEMAKIN KETAT UNTUK MERAIH SUARA MASYARAKAT TIDAK HANYA DENGAN CALEG DARI PARTAI POLITIK YANG LAIN TAPI JUGA HARUS BERSAING SECARA INTERN DENGAN REKAN SENDIRI DALAM SATU PARTAI. SECARA PEMBELAJARAN DEMOKRASI DAN POLITIK MAKA SISTEM INI DAPAT MENGUJI SEBERAPA DEKAT SEORANG CALEG DENGAN MASYARAKAT, BAGAIMANA TINGKAT KEPEDULIAN DAN CHEMISTRY ANTARA KEDUANYA DAN TENTUNYA TERDAPAT PERSAINGAN SEHAT DISINI UNTUK MERAIH SUARA TERBANYAK DAN MENDUDUKI KURSI SEBAGAI WAKIL RAKYAT.
PERMASALAHAN YANG MUNCUL DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TAHUN 2009 YANG PALING SIGIFIKAN ADALAH TENTANG DAFTAR PEMILIH, BAIK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA ATAUPUN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT). HAL INI MENJADI POLEMIK DI MASYARAKAT MANAKALA SEMAKIN MENDEKATI HARI H PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PADA TANGGAL 9 APRIL 2009, KARENA BANYAK MASYARAKAT YANG TIDAK MENERIMA UNDANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMILIHAN DAN PERMASALAHAN SEMAKIN MEMUNCAK SETELAH PELAKSANAAN PEMILIHAN, TERUTAMA TUDINGAN DARI BERBAGAI PIHAK UNTUK MENJUSTIFIKASI KETIDAKMAMPUAN PENYELENGGARAAN PEMILU.
PADAHAL KESEMRAWUTAN MASALAH DPT INI SELAIN HARUS ADANYA PENATAAN KEMBALI TENTANG DATA KEPENDUDUKAN DARI LEVEL TERENDAH SAMPAI PUSAT YANG DILAKUKAN SECARA BERJENJANG JUGA DIPERLUKAN PEMAHAMAN KOMPREHENSIF TENTANG PAKET UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2009 YANG MENGUSUNG PRINSIP STELSEL AKTIF. PADA PEMILU-PEMILU SEBELUMNYA YANG DIGUNAKAN ADALAH PRINSIP STELSEL PASIF, SEHINGGA DILAKUKAN SENSUS SECARA MENYELURUH KEPADA MASYARAKAT DAN DILAKUKAN SECARA DOOR TO DOOR, UNTUK PEMILU TAHUN 2009 DENGAN PRINSIP STELSEL AKTIF MAKA DIBUTUHKAN KEAGRESIFAN MASYARAKAT MANAKALA NAMANYA TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH, BUKAN HANYA MENUNGGU HINGGA AKHIRNYA TIDAK DAPAT MENUNAIKAN HAL PILIHNYA. TETAPI AKTIF MELAPORKAN KEPADA PETUGAS PPS DI TINGKAT DESA/KELURAHAN. HANYA SAJA SOSIALISASI TENTANG PRINSIP STELSEL AKTIF INI BELUM SECARA UTUH DIPAHAMI OLEH BERBAGAI PIHAK DAN MENIMBULKAN PRASANGKA KURANG BAIK BAGI PENYELENGGARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD INI.
PERUBAHAN CARA MEMILIH JUGA MENIMBULKAN BERBAGAI PERSEPSI DI MASYARAKAT, KARENA BIASANYA PEMILIH MENUNAIKAN HAK PILIHNYA DENGAN MENCOBLOS SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 INI DILAKUKAN DENGAN CARA MENCONTRENG. HAL INI CUKUP MEMBINGUNGKAN MASYARAKAT PADA AWALNYA TETAPI SEIRING WAKTU HAL TERSEBUT DAPAT DIPAHAMI DAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA LANCAR. HAL LAIN YANG TIDAK KALAH MEMBINGUNGKAN ADALAH BANYAKNYA PILIHAN DALAM SURAT SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG UKURANNYA MENYAMAI BESARNYA LEMBARAN KORAN NASIONAL, TIDAK HANYA BAGI MASYARAKAT TETAPI MERUPAKAN PEKERJAAN BERAT DARI ANGGOTA KPPS SELURUH INDONESIA PADA SAAT PROSES PERHITUNGAN DAN REKAP DI TINGKAT TPS.
PARTAI POLITIK YANG LOLOS PARLIAMENTARY THRESHOLD 2, 5% ADALAH 9 PARTAI POLITIK YANG MENGHASILKAN ANGGOTA DPR 560 ORANG DAN 132 ORANG ANGGOTA DPD, RINCIAN PEROLEHAN SUARA 9 PARPOL TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :
NO NAMA PARPOL JUMLAH SUARA % SUARA JML KURSI % KURSI
1. DEMOKRAT 21.703.137 20,85% 150 26,79%
2. GOLKAR 15.037.757 14,45% 107 19,11%
3. PDIP 14.600.091 14,03% 95 16,96%
4. PKS 8.206.955 7,88% 57 10,18%
5. PAN 6.254.580 6,01% 43 7,68%
6. PPP 5.533.214 5,32% 37 6,61%
7. PKB 5.146.122 4,94% 27 4,82%
8. GERINDRA 4.646.406 4,46% 26 4,64%
9. HANURA 3.922.870 3,77% 18 3,21%
JUMLAH 104.099.785 100% 560 100%
STATISTIK PEMILIH DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 YAITU :
JUMLAH SUARA SAH 104.099.785
JUMLAH SUARA TIDAK SAH 17.488.581
JUMLAH PEMILIH 121.588.366
JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR 171.265.441
JUMLAH YANG TIDAK MEMILIH 49.677.075
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009,BERDASARKAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI KPU PROVINSI JAWA BARAT YANG TERDIRI DARI 11 (SEBELAS) DAERAH PEMILIHAN TELAH MENGHASILKAN :
a.91 ORANG CALON ANGGOTA DPR RI TERPILIH
b.4 ORANG ANGGOTA DPD (1.PROF. GINANJAR KARTASASMITA, 2. ELLA M. GIRI KOMALA R, 3. SOFYAN YAHYA, 4. AMANG SYAFRUDIN);
c.100 ORANG ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOMPOSISI : PARTAI DEMOKRAT (28 ORANG), PDIP (17 ORANG), GOLKAR (16 ORANG), PKS (13 ORANG), PPP (8 ORANG), GERINDRA (8 ORANG), PAN (5 ORANG), HANURA (3 ORANG), PKB (2 ORANG).
Latar Belakang Pemilu
by a.k. wardana
POLA HUBUNGAN INDIVIDU YANG SATU DENGAN INDIVIDU YANG LAIN DALAM TATA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DIMULAI DARI TATARAN SEDERHANA SAMPAI KEPADA KONSEP YANG SANGAT LUAS YANG DINAMAKAN NEGARA. SETIAP INDIVIDU MEMILIKI HAK YANG DISEBUT HAK ASASI MANUSIA YAITU HAK KEHIDUPAN YANG LAYAK, HAK KESAMAAN DIMATA HUKUM, HAK KEBEBASAN BERBICARA, HAK PERLINDUNGAN ANAK, HAK KEBEBASAN BERAGAMA, HAK MEMILIH DAN LAINNYA DENGAN DASAR HUKUMNYA ADALAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
AKAN TETAPI HAK INDIVIDU TERSEBUT TIDAK SERTA MERTA BEBAS SEBEBAS-BEBASNYA, KARENA KEBEBASAN YANG DIMILIKI OLEH SESEORANG DIBATASI OLEH HAK ORANG LAIN, DAN DISINI PERAN PEMERINTAH SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MENJAGA DAN MENGATUR TATA HUBUNGAN INDIVIDU SECARA MENYELURUH DALAM SUATU WILAYAH TERTENTU, DALAM KURUN WAKTU TERTENTU DENGAN PERANGKAT ATURAN HUKUM YANG DISEPAKATI BERSAMA YANG BERTUJUAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN
INDIVIDU-INDIVIDU DIDALAM KELOMPOK BESAR TERSEBUT YANG DISEBUT RAKYAT ATAU MASYARAKAT DAN PERSEKUTUAN DARI INDIVIDU – INDIVIDU YANG MEMBENTUK KELUARGA GUNA MEMPEROLEH KEHIDUPAN YANG SEBAIK-BAIKNYA DISEBUT NEGARA MENURUT ARISTOTELES.
NEGARA MERUPAKAN SUATU STRUKTUR POLITIK YANG DI ATUR OLEH HUKUM YANG MENCAKUP SUATU KOMUNITAS YANG HIDUP DALAM SUATU WILAYAH DENGAN PENGADAAN DAN TATA KETERATURAN ATAU BIASA JUGA DI SEBUT HUKUM. HUKUM BAGI KEHIDUPAN NEGARA DAPAT MENDUDUKI TEMPAT ISTIMEWA DALAM MASYARAKAT MODERN. MENYATUNYA KELOMPOK- KELOMPOK MASYARAKAT DALAM BIDANG POLITIK, CULTURAL, SOCIAL, EKONOMI DAN BUDAYA ATAU BISA DI SEBUT JUGA BANGSA ( NATION ).
SUKSESI PEMINDAHAN KEKUASAAN DALAM SUATU NEGARA MEMILIKI CORAK DAN BENTUK YANG BERBEDA ANTARA NEGARA YANG SATU DENGAN NEGARA YANG LAIN, TETAPI SECARA GARIS BESAR TERDAPAT 3 BENTUK PERALIHAN KEKUASAAN DI DUNIA YAITU :
1.GARIS KETURUNAN
PERALIHAN KEKUASAAN INI DILAKUKAN DALAM SUATU NEGARA YANG MENGANUT SISTEM MONARKHI ATAU KERAJAAN, SEHINGGA PERGANTIAN KEKUASAAN SECARA MUTLAK BERDSARKAN GARIS KETURUNAN ATAU JALUR IKATAN DARAH.
2.KUDETA
COUP DE ESTATE ADALAH SUATU TINDAKAN RADIKAL YANG DILAKUKAN KELOMPOK TERTENTU YANG MELAKUKAN PEREBUTAN KEKUASAAN KEPADA PEMERINTAHAN MELALUI TINDAKAN PEMAKSAAN ATAU KEKERASAN DAN SELANJUTNYA MEMBENTUK PEMERINTAHAN YANG BARU.
TINDAKAN INI MEMILIKI IMPLIKASI YANG MENDALAM PADA TATA PEMERINTAHAN SELANJUTNYA KARENA TERDAPAT SUATU KETIDAKPUASAN DARI KELOMPOK YANG DIRUGIKAN YANG SELANJUTNYA AKAN TERJADI PEREBUTAN KEKUASAAN KEMBALI DENGAN BERBAGAI CARA TERMASUK MELALUI KEKERASAN.
ONGKOS SOSIAL YANG HARUS DIBAYAR SANGATLAH MAHAL KARENA BERHUBUNGAN KONFLIK HORISONTAL YANG SANGAT BESAR DAN LAMA DIMANA KORBAN TERBESAR ADALAH RAKYAT.
3.PEMILIHAN UMUM
UNTUK SAAT INI, PEMILIHAN UMUM DIYAKINI OLEH MASYARAKAT DUNIA SEBAGAI SATU-SATUNYA JALAN UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPILIH SECARA DEMOKRATIS, MESKIPUN BIAYA PENYELENGGARAANNYA CUKUP BESAR TETAPI DAMPAK SOSIAL YANG TERJADI DI MASYARAKAT AKAN SANGAT KECIL KARENA MEKANISME PEMILIHAN UMUM DIYAKINI DAPAT MENGAKOMODIR BERBAGAI KEPENTINGAN YANG TERDAPAT DI MASYARAKAT. PEMILIHAN UMUM JUGA MERUPAKAN SARANA LEGITIMASI POLITIK DAN SARANA UNTUK MEMILIH PEMIMPIN DAN PERWAKILAN POLITIK SERTA SARANA PENGGANTIAN ELIT POLITIK DALAM KURUN WAKTU TERTENTU DAN SECARA KOMPREHENSIF MERUPAKAN SARANA PENDIDIKAN POLITI BAGI RAKYAT. DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM, MASYARAKAT DAPAT MELALUKAN PENGAWASAN DAN BERSIFAT KRITIS KEPADA PEMERINTAH DAN PARTAI POLITIK YANG DIWUJUDKAN DALAM PARTISIPASI UNTUK MEMILIH DAN TIDAK MEMILIH.
POLA HUBUNGAN INDIVIDU YANG SATU DENGAN INDIVIDU YANG LAIN DALAM TATA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DIMULAI DARI TATARAN SEDERHANA SAMPAI KEPADA KONSEP YANG SANGAT LUAS YANG DINAMAKAN NEGARA. SETIAP INDIVIDU MEMILIKI HAK YANG DISEBUT HAK ASASI MANUSIA YAITU HAK KEHIDUPAN YANG LAYAK, HAK KESAMAAN DIMATA HUKUM, HAK KEBEBASAN BERBICARA, HAK PERLINDUNGAN ANAK, HAK KEBEBASAN BERAGAMA, HAK MEMILIH DAN LAINNYA DENGAN DASAR HUKUMNYA ADALAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
AKAN TETAPI HAK INDIVIDU TERSEBUT TIDAK SERTA MERTA BEBAS SEBEBAS-BEBASNYA, KARENA KEBEBASAN YANG DIMILIKI OLEH SESEORANG DIBATASI OLEH HAK ORANG LAIN, DAN DISINI PERAN PEMERINTAH SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MENJAGA DAN MENGATUR TATA HUBUNGAN INDIVIDU SECARA MENYELURUH DALAM SUATU WILAYAH TERTENTU, DALAM KURUN WAKTU TERTENTU DENGAN PERANGKAT ATURAN HUKUM YANG DISEPAKATI BERSAMA YANG BERTUJUAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN
INDIVIDU-INDIVIDU DIDALAM KELOMPOK BESAR TERSEBUT YANG DISEBUT RAKYAT ATAU MASYARAKAT DAN PERSEKUTUAN DARI INDIVIDU – INDIVIDU YANG MEMBENTUK KELUARGA GUNA MEMPEROLEH KEHIDUPAN YANG SEBAIK-BAIKNYA DISEBUT NEGARA MENURUT ARISTOTELES.
NEGARA MERUPAKAN SUATU STRUKTUR POLITIK YANG DI ATUR OLEH HUKUM YANG MENCAKUP SUATU KOMUNITAS YANG HIDUP DALAM SUATU WILAYAH DENGAN PENGADAAN DAN TATA KETERATURAN ATAU BIASA JUGA DI SEBUT HUKUM. HUKUM BAGI KEHIDUPAN NEGARA DAPAT MENDUDUKI TEMPAT ISTIMEWA DALAM MASYARAKAT MODERN. MENYATUNYA KELOMPOK- KELOMPOK MASYARAKAT DALAM BIDANG POLITIK, CULTURAL, SOCIAL, EKONOMI DAN BUDAYA ATAU BISA DI SEBUT JUGA BANGSA ( NATION ).
SUKSESI PEMINDAHAN KEKUASAAN DALAM SUATU NEGARA MEMILIKI CORAK DAN BENTUK YANG BERBEDA ANTARA NEGARA YANG SATU DENGAN NEGARA YANG LAIN, TETAPI SECARA GARIS BESAR TERDAPAT 3 BENTUK PERALIHAN KEKUASAAN DI DUNIA YAITU :
1.GARIS KETURUNAN
PERALIHAN KEKUASAAN INI DILAKUKAN DALAM SUATU NEGARA YANG MENGANUT SISTEM MONARKHI ATAU KERAJAAN, SEHINGGA PERGANTIAN KEKUASAAN SECARA MUTLAK BERDSARKAN GARIS KETURUNAN ATAU JALUR IKATAN DARAH.
2.KUDETA
COUP DE ESTATE ADALAH SUATU TINDAKAN RADIKAL YANG DILAKUKAN KELOMPOK TERTENTU YANG MELAKUKAN PEREBUTAN KEKUASAAN KEPADA PEMERINTAHAN MELALUI TINDAKAN PEMAKSAAN ATAU KEKERASAN DAN SELANJUTNYA MEMBENTUK PEMERINTAHAN YANG BARU.
TINDAKAN INI MEMILIKI IMPLIKASI YANG MENDALAM PADA TATA PEMERINTAHAN SELANJUTNYA KARENA TERDAPAT SUATU KETIDAKPUASAN DARI KELOMPOK YANG DIRUGIKAN YANG SELANJUTNYA AKAN TERJADI PEREBUTAN KEKUASAAN KEMBALI DENGAN BERBAGAI CARA TERMASUK MELALUI KEKERASAN.
ONGKOS SOSIAL YANG HARUS DIBAYAR SANGATLAH MAHAL KARENA BERHUBUNGAN KONFLIK HORISONTAL YANG SANGAT BESAR DAN LAMA DIMANA KORBAN TERBESAR ADALAH RAKYAT.
3.PEMILIHAN UMUM
UNTUK SAAT INI, PEMILIHAN UMUM DIYAKINI OLEH MASYARAKAT DUNIA SEBAGAI SATU-SATUNYA JALAN UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPILIH SECARA DEMOKRATIS, MESKIPUN BIAYA PENYELENGGARAANNYA CUKUP BESAR TETAPI DAMPAK SOSIAL YANG TERJADI DI MASYARAKAT AKAN SANGAT KECIL KARENA MEKANISME PEMILIHAN UMUM DIYAKINI DAPAT MENGAKOMODIR BERBAGAI KEPENTINGAN YANG TERDAPAT DI MASYARAKAT. PEMILIHAN UMUM JUGA MERUPAKAN SARANA LEGITIMASI POLITIK DAN SARANA UNTUK MEMILIH PEMIMPIN DAN PERWAKILAN POLITIK SERTA SARANA PENGGANTIAN ELIT POLITIK DALAM KURUN WAKTU TERTENTU DAN SECARA KOMPREHENSIF MERUPAKAN SARANA PENDIDIKAN POLITI BAGI RAKYAT. DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM, MASYARAKAT DAPAT MELALUKAN PENGAWASAN DAN BERSIFAT KRITIS KEPADA PEMERINTAH DAN PARTAI POLITIK YANG DIWUJUDKAN DALAM PARTISIPASI UNTUK MEMILIH DAN TIDAK MEMILIH.
10 Agustus 2009
Politik Versus Plato
Politik Vs Plato
Oleh : Andrie K Wardana
gambar dari http://en.wikipedia.org/wiki/Plato
Politik tanah air selama beberapa pekan pasca pencontrengan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009 – 2014 masih diwarnai berbagai move politik yang dilakukan oleh kalangan elit politik. Secara resmi penghitungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa perolehan suara Capres dan Cawapres untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini adalah :
1.Pasangan Hj.Megawati SoekarnoPutri – Prabowo Subianto memperoleh 32,548.105 suara atau 26,76%.
2.Pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono – Budiono memperoleh 73.874.562 suara atau 60,80%.
3.Pasangan Jusuf Kalla – Wiranto memperoleh 15.081.814 suara atau 12,41%.
Dengan jumlah suara 127.983.655 suara, suara sah 121,504,481 dan suara tidak sah sejumlah 6.479.174 suara. (kompas, 230609).
Ternyata setelah selesai perhitungan resmi maka bagaikan hujan lebat di malam hari, dengan segera berhamburanlah laporan perkara kecurangan kepada Mahkamah Konstitusi tentang kecurangan, ketidakadilan, permainan sehingga memenangkan salah satu pasangan calon. Termasuk yang krusial adalah tentang tata cara penghitungan kursi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu SK KPU No 259/2009 ternyata dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan KPU akan merevisi serta menunda penggunaan SK tersebut selambat-lambatnyan 90 hari setelah tanggal penetapan dari MA. Implikasinya terdapat solusi sementara terutama bagi politisi di daerah yaitu Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat segera di lantik menjadi anggota dewan yang terhormat. Meskipun masih menyisakan pertanyaan manakala terdapat perubahan dari Sk KPU tersebut.
Mengamati perjalanan dunia politik nasional saat ini maka terlihat bahwa perubahan-perubahan, streategi dan lobby begitu pekat dan kuat dengan tujuan untuk meraih kekuasaan yang tidak lama, hanya berselang 5 tahun tetapi betapa gempita dari berbagai kubu untuk bersaing meraih mimpi masing-masing.
Jika kita menyelam ke masa silam dan kembali mengungkap literatur lama yakni pada 427 SM, telah lahir di Athena seorang filsup teori politik kenegaraan yang termashur yaitu Plato dengan nama aslinya Aristokles. Pendapat Plato, segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini bukanlah hakikat dari sesuatu itu. Kebenaran sejati adalah apa yang tergambar di dalam idée atau eidos. Selanjutnya Negara ideal adalah suatu komunitas ethical untuk mencapai kebajikan dan kebaikan, disini Plato menempatkan kebaikan dan kebajikan sebagai ide tertinggi.
Sementara kenyataan yang terjadi saat ini adalah perseteruan di tataran elit politik yang terlihat secara massif menyampingkan kebajikan dan kebaikan tetapi lebih mengedepankan ego dan emosionalitas semata untuk meraih harapan masing-masing. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum, bagaikan pelanduk di tengah-tengah pertempuran gajah yang sangat besar dan berkuasa. Terlepas dari berbagai sorotan atas kekurangan dan kelemahan kinerja KPU, disatu sisi tetap kita harus memberikan pujian dan rasa bangga bahwa para anggota KPU termasuk KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai anggota KPPS di level TPS mampu menyelenggarakan pelaksanaan Pemilu Presiden 2009 dengan lancar dan damai.
Meskipun tentu masih terdapat berbagai kelemahan selama perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi di kegiatan Pemilu Presiden ini, dan jangan lupa bahwa anggota KPU itu diseleksi oleh DPR RI yang merupakan representasi dari Partai Politik yang ada di Indonesia. KPU bekerja berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh DPR RI dan Pemerintah yaitu UU No. 22 tahun 2007, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.42 tahun 2009 sementara sekarang setelah berusaha melaksanakan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan, KPU malah menjadi sasaran telunjuk kesalahan dari berbagai pihak….
Sekarang saatnya kita tafakur dan mengkaji diri sebelum membaca dan mengkomentari apalagi menuduh pihak lain tidak becus bekerja… kita ingat dengan Plato bahwa tataran ideal dalam berpolitik ada dalam bentuk ide namun aplikasi sederhana adalah mengedepankan kebajikan dan kebaikan.
Langganan:
Postingan (Atom)